You are here: Home / Updates / Malaysia: AMMPO and PERTIMIG welcomes Government's move to cover some social security of domestic workers
Malaysia: AMMPO and PERTIMIG welcomes Government's move to cover some social security of domestic workers

Malaysia: AMMPO and PERTIMIG welcomes Government's move to cover some social security of domestic workers

Comments
by Fish Ip published May 03, 2021 11:09 AM
The two migrant domestic workers organizations issue a joint May Day statement in response to the announcement of the Ministry of Human Resource (MoHR) in Malaysia to extend social security coverage to domestic workers. Yet, concrete

Details

Roll down untuk pernyataan dalam Bahasa Indonesia

Joint Statement
Celebrating International Labor Day - 
Ensure the inclusion on Social Security for Migrant Domestic Workers in Malaysia

(In response to the statement by the Ministry of Human Resources on the extension of social security coverage for domestic workers in Malaysia)

Malaysia is a destination country of about 103,197 migrant domestic workers, based on MyImms data in February 2021. According to Malaysia’s “Employment Act of 1955”, domestic workers are categorized as “domestic servants”. This implies that the fundamental rights of domestic workers such as working hours, minimum wages, day off, annual leave, as well as social security are not guaranteed. The nature of domestic work is often characterised as labour-intensive, as work demands are given anytime and physically exhausting; and, it is isolated as workers are living in private, individual homes more often without a regular weekly day-off. This puts domestic workers away from access to justice in dealing with any issues of rights violations, gender-based violence and human trafficking. Lack of institutionalised monitoring in the household sector has put migrant domestic workers in a more vulnerable and exploited situation.

Let it be known that before, and during the COVID-19 pandemic, domestic workers have always been in the forefront providing essential household services. However, during the COVID-19 pandemic, systematic evidences have shown that many migrant domestic workers suffered from lack of food, no day off, salaries are not paid, no adequate medical assistance, and some even lost their jobs. The cleaning and caring work carried out by domestic workers also made them more vulnerable to contracting / getting infected with the COVID-19 virus, in addition to the lack of health and safety equipment availability during the pandemic. The Employees Social Security Act 1969 excluded domestic workers as beneficiaries, although the working environment in this sector is at high risk from experiencing health and safety problems. Several cases even show that many migrant domestic workers return to their home countries with disability, or death, without any access to a complaint or compensation mechanism.

On April 20th, 2021, the Minister of Human Resources, Savaranan Murugan, announced that social security under "Employees Social Security Act 1969 and Employment Insurance System Act 2017" will be extended to domestic workers as of June 1st, 2021. This policy is targeted to reach 104,000 domestic workers, including migrant domestic workers. In response to the Minister’s statement, The Association of Indonesian Migrant Domestic Workers (PERTIMIG) and Asosasyon ng mga Makabayang Manggagawang Pilipino Overseas (AMMPO) in Malaysia welcome the move of the Malaysian government in its efforts to protect domestic workers in particular.

And, to coincide with the commemoration of International Labor Day 2021, we, the association of migrant domestic workers, would like to present our concerns to the Malaysian Government:

  1. A concrete protection to be spelt out in the amendment of the Employment Act 1955, by amending the category of “domestic servant” to “domestic worker”, to follow closely what is enshrined in the ILO Convention 189 on decent work so that domestic workers can enjoy their basic rights to minimum wages, working hours, day off, leave, health and social security;
  2. Ensure that the extension of social security benefits to domestic workers is under the law (not just regulation), and that social security components comply with the standards of ILO Convention 189. The "Employees Social Security Act 1969 and Employment Insurance System Act 2017" must provide an inclusion for all domestic workers, local and migrant;
  3. Create a specific regulation on the social security enforcement system for domestic workers, types of protection and benefits, premium arrangement and premium payment responsibilities, as well as claim mechanisms;
  4. Involvement of domestic worker groups in further discussions on the implementation of social security programs and information dissemination;
  5. Ratify ILO C189 on decent work for domestic workers and ILO C190 on Eliminating Violence and Harassment in the World of Work;

Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG)  Email: [email protected] 
Asosasyon ng mga Makabayang Manggagawang Pilipino Overseas (AMMPO)

*****

 Statement in Bhs Indonsia:

Pada, 20 April 2021 Menteri Sumber Daya Manusia Mengumumkan akan memperbanyak jangkauan Jaminan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga, termasuk PRT migran.
PERTIMIG menyambut baik langkah pemerintah Malaysia dan bersamaan hari pekerja sedunia, kami merespon rencana kebijakan ini dengan membuat pernyataan bersama dengan persatuan PRT Filipina.
Lengkap pernyataan kami sebagai berikut :

PERNYATAAN BERSAMA
MENYAMBUT HARI BURUH SEDUNIA

“Memastikan Jaminan Sosial yang Inklusif Bagi Pekerja Rumah Tangga Migran di Malaysia”
(Tanggapan atas pernyataan Menteri Sumber Daya Manusia (MOHR) mengenai perluasan jangkauan jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga di Malaysia)

Malaysia menjadi negara tujuan bagi sekitar 103,197 pekerja rumah tangga migran, mengacu pada laporan data MyImms di Februari, 2021. Di Malaysia, pekerja rumah tangga dibawah “Employment Act 1955” dikategorikan sebagai “domestic servant” yang berimplikasi pada tidak terjaminnya hak – hak fundamental pekerja rumah tangga seperti: tidak adanya pemberlakuan jam kerja, upah minimum, jaminan hari libur, cuti tahunan dan jaminan sosial. Lingkup dan kondisi kerja di rumah tangga juga menempatkan pekerja rumah tangga jauh atas akses keadilan dalam hal pekerja rumah tangga berhadapan pada persoalan pelanggaran hak, kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang. Dominasi majikan dan minimnya upaya pengawasan pada sektor ini menempatkan pekerja rumah tangga migran semakin rentan dan tereskploitasi.

Perlu diketahui bahwa sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 pekerja rumah tangga menjadi garda depan dalam menyediakan layanan rumah tangga yang sangat penting. Namun selama masa pandemi COVID-19 fakta menunjukkan banyak pekerja rumah tangga migran yang kekurangan makanan, tidak memiliki istirahat cukup, tidak memiliki libur, tidak dibayar gajinya, tidak memiliki alat kesehatan yang mencukupi, dan bahkan kehilangan pekerjaan. Pekerjaan pembersihan dan perawatan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga juga mendekatkan kerentanan Pekerja Rumah Tangga migran tertular/terinfeksi virus COVID-19, apalagi dengan minimnya ketersediaan alat kesehatan dan keselamatan yang tidak memadai. Undang-undang jaminan sosial pekerja 1969 mengecualikan pekerja rumah tangga sebagai penerima manfaat, padahal lingkungan kerja di sektor ini sangat berisiko mengalami gangguan kesehatan dan keselamatan kerja. Berbagai kasus dilapangan bahkan menunjukkan pekerja rumah tangga migran kembali ke negera asalnya dalam kondisi difabel atau bahkan meninggal dunia tanpa ada akses kepada mekanisme aduan dan kompensasi.

Pada 20 April 2021, Menteri Sumber Daya Manusia (MOHR), Savaranan Murugan, telah mengumumkan jaminan sosial dibawah akta “Akta Jaminan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Sistem Insurans Pekerja 2017” akan diberlakukan kepada pekerja rumah tangga per 1 Juni 2021. Kebijakan ini ditargetkan akan menjangkau 104,00 pekerja rumah tangga, termasuk ialah pekerja rumah tangga migran. Merespon statement Menteri Sumber Daya Manusia, Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG) dan Assosasyon ng mga Makabayang Manggagawang Pilipino Overseas (AMMPO) di Malaysia menyambut baik langkah maju dari pemerintah Malaysia dalam upaya perlindungan pekerja rumah tangga khususnya pekerja rumah tangga migran di Malaysia.
Dan bertepatan dengan peringatan hari buruh sedunia 2021, kami persatuan pekerja rumah tangga migran mengharapkakan untuk:

  1. Perlu ada perlindungan konkret melalui pengakuan pekerja rumah tangga dalam perubahan Employment Act 1955 dari “domestic servant” menjadi “domestic worker” serta mendekatkan kepada standard kerja layak dalam Konvensi ILO 189. Sehingga pekerja rumah tangga dapat menikmati hak dasar atas upah minimum, jam kerja, libur, cuti, jaminan sosial seperti pekerja di sektor lainnya;
  2. Perluasan manfaat jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga perlu di jamin di bawah undang – undang (tidak hanya regulasi) dan memastikan komponen – komponen jaminan sosial mengacu pada standar Konvensi ILO 189. “Akta Jaminan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Sistem Insurans Pekerja 2017” diharapkan inklusif untuk semua pekerja rumah tangga, termasuk lokal dan migran;
  3. Menyusun regulasi khusus tentang sistem pemberlakuan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga, jenis perlindungan dan manfaat, pengaturan premi dan tanggungjawab pembayaran premi, serta mekanisme klaim.
  4. Melibatkan serta peran kelompok pekerja rumah tangga di dalam hal perbincangan lanjutan mengenai pelaksanaan program jaminan sosial serta diseminasi informasi;
  5. Meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga dan Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja;

Informasi Lanjut Hubungi:
Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG)  Email: [email protected] 
Assosasyon ng mga Makabayang Manggagawang Pilipino Overseas (AMMPO)

Source: AMMPO Malaysia and PERTIMIG Malaysia

Story Type: Update

blog comments powered by Disqus